Kalurahan Bleberan

Penyaluran BLT DD Tahap 1 Kalurahan Bleberan Kapanewon Playen  telah dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Februari  Tahun 2021 di Aula Balai kalurahan Bleberan. Penerima BLT DD sebanyak 100 KPM sesuai dengan hasil Msuyawarah Kalurahan tentang calon KPM DD Tahun 2021. Penggunaan priroritas peng... ..selengkapnya

Berikut merupakan Peraturan Kalurahan Bleberan no 9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bleberan tahun 2021... ..selengkapnya

Bleberan (SIDA) Program Penguatan Ekonomi Berbasis Keluarga telah dikembangkan di Kalurahan Bleberan bersama Yayasan Seknas jaringan Gusdurian. Kalurahan Bleberan lagi –lagi mendapatkan kepercayaan dan menjadi “pilot project” satu –satunya Kalurahan atau Desa di Kabupaten Gun... ..selengkapnya

  KUNJUNGAN DAN MONITORING DKP GUNUNGKIDUL DI KELOMPOK FATMA SEJAHTERA BLEBERAN   Kelompok usaha bersama FATMA Sejahtera merupakan kelompok usaha bersama dibawah naunganPAC Fatayat NU Kapanewon Playen sebagai sentranya berada di Kalurahan Bleberan yang terdiri dari 25 Anggota dan terl... ..selengkapnya

   KERJASAMA IPDN DAN KALURAHAN BLEBERAN UNTUK MAGANG RISET TERAPAN PEMERINTAHAN DI KALURAHAN BLEBERAN Kalurahan Bleberan merupakan salah satu lokasi yang menjadi tujuan penelitian bekerjasama dengan IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) dalam proses riset terapan pemerintahan atau pen... ..selengkapnya

SID Bleberan dalam rangka porgram "one Village One Produc" Pemerintah Kalurahan Bleberan mengembangkan budidaya jamur tiram yang akan mnunjang dan mendukung program satu desa satu produk. dengan bermodalkan semangat, kemandirian dan kerjasama dengan Saemaul Undong Korea selatan, terus berupaya menge... ..selengkapnya

Untuk meningkatkan dayabeli dan menjaga kesetabilan perekonomian di tingkat bawah pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) masih sangat dibutuhkan dan menjadi skala priroritas apalagi masyarakat ditingkat bawah sangat merasakan dampak pandemi covid -19 dan pembatasan sosial kegiatan masyarakat yang sa... ..selengkapnya

Sidasamekta_ Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan juga Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tent... ..selengkapnya